3 Peluang Korupsi Yang Sering Terjadi di Bea dan Cukai

Setelah membaca artikel Mas Aming di artikel “Stop Gratifikasi” saya jadi terusik untuk menuliskan hal yang sama. Yaitu kasus serupa tentang korupsi di Bea dan Cukai. Bedanya, kali ini yang akan saya ceritakan murni dari pengalaman saya sendiri, juga pengalaman sahabat saya yang sudah berkali-kali berurusan dengan petugas kantor Bea dan Cukai.

Kalau Anda sering belanja barang online (e-commerce) ke luar negeri tentu tidak asing lagi dan pasti akan berurusan dengan yang namanya kantor Bea dan Cukai. Jadi tidak hanya waktu berpergian ke luar negeri saja yang harus berurusan dengan Bea dan Cukai. Karena, alur pengiriman barang (paket) dari luar negeri sebelum sampai ke tempat tujuan Anda akan discreening pemerikasaan dulu di kantor Bea dan Cukai yang ada di kota Anda, baru kemudian dikirimkan ke alamat Anda.

Lalu apa saja peluang kecurangan atau korupsi yang sering terjadi di kantor Bea dan Cukai? Berikut ini adalah beberapa kecurangannya:

1. Barang ditilep

Peluang korupsi yang pertama ini bukan merugikan negara tapi merugikan wajib pajak. Ini yang pernah saya alami. Yaitu barang saya diutil (baca ditilep) 1 pcs saat diperiksa Bea dan Cukai sebelum dikirimkan Pak Pos ke alamat saya. Saya pernah pesan barang buat dagangan online saya ke situs Alibaba. Pesanan saya jumlahnya 10 pcs. Waktu saya buka di rumah ternyata quantitynya sudah berkurang satu, tinggal 9 pcs.

Pertanyaannya, apa mungkin pengirimannya dari Alibaba hanya 9 pcs? Saya pastikan tidak karena dipackingnya saya amati dengan seksama posisi dusnya untuk 10 pcs barang. Ada bukti dusnya sedikit longgar, pas untuk 1 pcs. Jadi saya bisa memastikan dari sananya memang sudah dikirim pas 10 pcs.

Tips untuk menghindari barang Anda ditilep. Saat kurir atau petugas Pos mengantar paket ke rumah Anda, silahkan langsung dibuka dengan disaksikan petugas Pos atau kurirnya yang kirim barang. Dokumentasikan dengan difoto dan bila perlu buatkan Berita Acara dengan ditandatangai bersama Pak Posnya jika barangnya berkurang. Ini untuk memudahkan Anda komplin keberatan ke kantor Bea dan Cukainya dan agar mereka tidak mengelak.

2. Besaran pajak dikecilkan

Peluang korupsi yang kedua, yaitu memainkan besaran harga di pajak bea masuknya. Karena, seperti kita tahu besaran pajak ditentukan berdasarkan prosentase angka taksiran harga barangnya. Lalu peluang korupsinya ada dimana? Ada di besaran pungutan pajaknya yang sengaja disunat. Caranya, laporan pajaknya dikecilin dari pengenaan pajak yang sesungguhnya.

Hem, Anda masih bingung? Saya ambil contoh barang paket senilai Rp 1.210.000 maka pajak Bea masuknya akan dikenakan PPN sebesar 10% kemudian terkena Pph Pasal 22 sebesar 7.5% sehingga total besaran pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara adalah sebesar Rp 212 ribu. Lalu, ini contoh, oleh Bea dan Cukai laporan nilai barangnya sengaja direduse menjadi, misalnya Rp 1 juta sehingga besaran pajaknya akan lebih rendah lagi. Selisihnya ditilep masuk kantong pribadi petugas Bea dan Cukainya.

Tips agar peluang korupsi ini tidak terjadi, bayarkan pajaknya langsung ke kantor Pos. Jangan melalui petugas Bea dan Cukainya. Sebab, kalau sudah Anda setorkan langsung ke kantor Pos maka uang setoran pajak Anda saya bisa pastikan akan aman masuk ke kas negara.

3. Kongkalikong dengan wajib pajak

Korupsi yang ketiga ini juga seringkali terjadi. Yaitu terjadi kongkalikong antara petugas Bea dan Cukai dengan wajib pajaknya. Seperti saya sebutkan di nomor dua, penentuan pajak bea masuk di Bea dan Cukai ditentukan oleh petugasnya dengan mentaksir nilai barangnya. Biasanya itu bisa dinego kalau kebetulan taksiran harganya keliru, misal kemahalan.

Nah, peluang korupsinya wajib pajak buat kesepakatan di bawah tangan dengan petugas Bea dan Cukai untuk mereduse (mengecilkan) nilai pajaknya menjadi bebas pajak. Wajib pajak hanya membayar senilai 50% dari pajak yang seharusnya dia bayarkan ke kas negara kepada petugas Bea dan Cukainya. Jadi negara tidak dapat apa-apa karena pajak tidak masuk kas negara tapi masuk ke rekening pribadi petugas Bea dan Cukainya.

Contoh, saya punya teman yang jadi importir barang dari Korea dan juga buka Jasa Pembelian Barang ke Luar Negeri dan melakukan kecurangan (kongkalikong) ini dengan kepala kantor Bea dan Cukainya. Teman saya ini cerita mengeluh ke saya. Sudah dapat untung dari hasil korupsi seperti itu, dan barangnya sering diutil tapi kepala Bea dan Cukainya masih juga minta upeti macam-macam. Weleh-weleh!

Itulah 3 Peluang Korupsi Yang Sering Terjadi di Bea dan Cukai. Semoga tulisan ini bermanfaat buat yang belum pernah atau tidak punya pengalaman belanja barang ke luar negeri. Dan apabila post ini dibaca oleh orang Bea dan Cukai, semoga Anda menjadi tersadar dan segera kembali ke jalan yang benar tidak korupsi lagi. Amin.

Sumber Foto: KPK-Bea dan Cukai

Antara Memborong Media, Pangeran Siddhārtha Gautama dan Film Indonesia

Dalam suatu kesempatan Garin Nugroho pernah mengatakan membuat film di Indonesia katanya tidak sebebas seperti film di luar negeri. Yaitu seperti film Mandarin, film Hollywood, atau film Bollywood yang bisa bebas berkreasi. Di Indonesia kita tidak mengenal atau tidak boleh membuat film dengan mengantagoniskan tokoh seperti polisi, seorang militer dan pejabat negara. Beda dengan film-film luar negeri yang katanya bisa bebas, tak ada pembatasan. Makanya, kalau Anda pernah nonton film barat misalnya, tidak jarang ada tokoh polisi jahat, seorang Jendral militer makar atau seorang menteri korupsi dsb muncul di film-filmnya.

Dan faktanya, sepanjang pengalaman saya menonton dan mengamati wajah perfilman negara kita, bahkan hingga hari ini memang saya belum pernah menjumpai satu pun tokoh polisi, militer, dan pejabat negara jahat pernah muncul dan ditokohkan ada di cerita film atau sinetron Indonesia. Kecuali, hanya ada di film sejarah G30S-PKI yang memang diangkat dari kisah nyata sebuah sejarah.

Ah, saya jadi berpikir, alangkah rendah dan terhinanya kah orang sipil biasa seperti saya ini di film Indonesia. Bisa dengan bebas ditokohkan sebagai orang jahat, tukang Korupsi, pencuri, perampok, pemerkosa, pembunuh dsb. Sementara Anda Pak polisi, tentara, pejabat yang terhormat bak malaikat yang tak pernah punya salah. Bukankah polisi, tentara atau pejabat negara juga seorang manusia? Seorang yang karena kealphaannya juga suatu saat mungkin saja bisa berbuat salah?

Saya bukan orang film dan juga bukan polisi, tentara, atau pejabat negara sehingga kurang tahu dan paham apa maksud dari ketidakbolehan mengantagoniskan tokoh-tokoh tersebut di film Indonesia. Apakah maksud dari tidak bolehnya ini sama seperti tujuan mulia Ayah dari Pangeran Siddhartha Gautama untuk menjauhkan sang pangeran dari 4 (empat) hal: Orang tua, orang sakit, orang mati dan seorang pertapa karena khawatir pangeran Siddharta Gautama meninggalkan istana dan menjadi pertapa dengan melihat banyak hal yang tidak menyenangkan yang sebenarnya ada di kehidupan nyata ini?

Apakah sama seperti tujuan mulia itu agar kita dibiasakan melihat hal yang baik-baik saja agar kita menjadi orang baik meskipun kenyataannya tidak semua di kehidupan nyata ini baik-baik saja? Bukankah selalu saja ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang merupakan sisi kehidupan yang lain, yang sebenarnya juga perlu kita saksikan sebagai sebuah kenyataan pahit hidup yang perlu dilihat? Apakah memang semua polisi, tentara dan pejabat negara itu baik-baik saja, tak ada yang nyeleweng, Korupsi misalnya?

Saya jadi ingin membandingkan aksi memborong majalah Tempo edisi 28 Juni-4 Juli 2010 lalu bukankah itu juga hampir sama? Sebagai aksi untuk memblokir fakta karena tidak ingin berita yang dimuat dalam Tempo tersebut sampai jatuh dan diketahui oleh publik? Bahkan dalam editorialnya Koran Tempo menegaskan siapa pun pelakukanya, polisi atau bukan, itu tak penting. Tapi motif mereka yang memborong sudah terbaca, ingin membendung agar majalahnya tak jatuh ke tangan publik, karena ada berita yang sengaja di-keep karena merugikan pemborongnya.

Saya menjadi heran setelah melihat ulasan media, mengapa polisi justru marah ketika majalah Tempo menyajikan laporan investigasi tentang adanya indikasi korupsi di tubuh POLRI karena adanya Aliran dana mencurigakan di rekening beberapa perwira polisi. Mengapa pula mesti mencak-mencak seperti Aburizal Bakrie yang juga pernah marah mempermasalahkan cover fotonya dikarikaturkan oleh majalah Tempo? Bukankah seharusnya malah bersyukur dan hal itu bisa dijadikan momentum untuk menindak oknum polisi-polisi, maaf, brengsek nakal yang berlindung dibalik korps POLRI? Sudah saatnya POLRI menyikapi dewasa tanpa arogansi dalam menyikapi kasus seperti ini. Arogansi hanya makin menyebabkan masyarakat makin antipati kepada polisi.

Antara Memborong Media, Pangeran Siddharta Gautama dan Film Indonesia memang tak ada hubungannya, selain hanya analogi kebetulan saya saja bahwa dalam hidup ini tentu tidak selamanya kita harus menafikan, mengingkari dan mencoba menutup-nutupi sebuah kenyataan yang sebenarnya ada dan nyata dalam hidup ini.

Bahkan Korupsi Itu Sudah Dimulai Dari Recehan

Korupsi di negara kita memang sudah sangat mendarah daging. Kalau korupsi itu sejenis penyakit maka korupsi sudah setara dengan penyakit menular. Penyakit menular yang sangat kronis. Betapa tidak? Hampir semua pelayanan di negeri ini sulit lepas dari yang namanya korupsi.

Tak usah bicara muluk-muluk dengan membahas korupsi yang milyaran bahkan membahas yang triliunan rupiah seperti korupsi Eddy Tanzil dulu yang hingga kini tak ada kabarnya. Biarkan, itu semua sudah ada yang mengurusnya. Kali ini saya akan cerita pengalaman saya saja betapa korupsi itu sudah dimulai dari recehan.

Anda tak percaya? Ini bukti-bukti nyata di kehidupan sehari-hari yang sering terjadi di depan Anda.

1. Saya beberapa kali mengisi BBM di SPBU milik Pertamina. Jarang sekali duit kembalian receh dibawah Rp 500 perak dikembalikan kepada saya.
2. Saya Sabtu kemarin dengan anak saya ke Surabaya naik bis dari Terminal Giwangan Jogja. Kembalian bayar peron Rp 100 perak juga diembat, tidak dikembalikan kepada saya.
3. Kemarin malam, hari Minggu saya dari Surabaya hendak balik pulang ke Jogja. Di terminal bis Purabaya Surabaya juga sama, saat bayar peron uang Rp 500 perak hanya dikembalikan Rp 200 perak, sisanya yang Rp 100 perak dientit (dikorupsi) oleh petugasnya.
4. Dua minggu yang lalu saya mengurus Naik daya listrik rumah saya ke PLN Kalasan Yogyakarta. Sudah jelas-jelas biaya naik dayanya terpampang resmi gede di website PLN sebesar Rp 251.300 tapi oknum petugas PLN mencoba memainkan harga kepada saya dengan menaikkan harganya menjadi Rp 450 ribu. Apa ini namanya? Bukankah ini masih saudara sekandung dari korupsi juga?

Weleh-weleh itu lah Indonesia. Sudah, tidak usah bukti banyak-banyak, saya rasa bukti empat saja sudah cukup. Saya, kan tidak sedang membeberkan dosa warisan negara kita, hanya menegaskan fakta-fakta bahwa korupsi itu di negeri ini sebenarnya sudah dimulai dari uang recehan dan sangat membudaya hampir di semua perusahaan layanan publik . Korupsi itu masih sangat mendarah daging dan diminati para pelakunya. Sama diminatinya seperti nyalon untuk menjadi ketua KPK. Ha.....Ha......Ha.......

Jika ada orang berkata uang sejuta kalau tak ada uang Rp 100 perak di dalamnya maka belum lah genap satu juta, maka analoginya sama, jika korupsi yang kecil-kecil saja masih membudaya dan sulit diberantas tentu lebih sulit lagi dong memberantas korupsi gede yang masuk KPK. Makanya banyak pihak mati-matian membela KPK dan berharap tetap ada sampai benar-benar saatnya nanti KPK tidak dibutuhkan lagi.

Menurut Anda kapan dan tahun berapa kira-kira KPK sudah tidak dibutuhkan lagi?

Gila, Sejak Kapan di PLN Ada Tawar Menawar?

Gila, Sejak kapan di PLN ada tawar menawar? Itu pertanyaan kaget saya waktu kemarin, Sabtu 11 Juni 2010 pukul 09:30 WIB saya mendatangi kantor UPJ PLN Kalasan Yogyakarta. Betapa tidak, untuk urusan naik daya sebagaimana yang terpampang resmi di website PLN Jateng sudah jelas biayanya berapa tapi mengapa seorang petugas loket PLN terang-terangan menawarkan ke saya kalau biaya naik daya dari R1/900 VA ke 1300 VA dengan biaya sangat tinggi, yaitu sampai Rp 450 ribu. Padahal biaya resminya hanya Rp 251.300.

Silahkan Anda lihat simulasi perhitungannya sesuai tabel Simulasi Tambah Daya dari PLN berikut ini:



"Pak, saya pernah nanya orang PLN UPJ Mangkubumi Yogyakarta, katanya biaya naik dayanya hanya sekitar Rp 250 ribuan. Dan saya ini juga orang teknik, Pak. Kalau naik daya setahu saya selain bayar selisih penyesuaian UJL (Uang Jaminan Langganan), kan hanya ganti MCB saja. Harga MCB di pasaran tak lebih dari Rp 50 ribu. Bagaimana mungkin biayanya bisa setinggi itu?" Sergah saya kritis kepada petugasnya.

Mendengar pertanyaan kritis saya petugasnya tersentum kecut dan mengatakan ke saya kalau biaya Rp 250 ribu seperti yang terpampang resmi itu hanya biaya untuk PLN-nya saja belum biaya untuk petugasnya yang masang.

Begitu penjelasan petugasnya ke saya. Dan kemudian petugasnya memberikan tawarannya kembali dan menurunkan biaya naik dayanya menjadi Rp 350 ribu.

Weleh-weleh! PLN oh PLN gimana Anda bisa profesional di mata pelanggan seperti saya kalau petugas Anda saja begitu. Percuma Anda pasang tarif resmi gede terpampang di website Anda tapi petugas Anda dengan seenaknya memberikan harga sendiri.

Hem, saya tidak tahu apakah saya saja yang telat, tidak tahu tentang ketentuan ini di PLN, bahwa untuk urusan naik daya listrik memang umumnya harus nego dulu dengan petugasnya seperti halnya kita beli barang di pasar. Bagaimana kalau di daerah Anda? Mungkin Anda punya pengalaman lain tentang hal ini?

Akhirnya hari itu saya urungkan niat saya untuk naik daya. Saya putuskan untuk pikir-pikir dulu. Selain saya juga sudah tak mood lagi untuk tawar menawar dengan petugasnya kembali. Terima kasih saya ucapkan buat Anda yang sudah membaca keluhan saya yang tak penting ini.