Senin, 03 Mei 2010

Maaf, Pak SBY Mimpi Anda Terlalu Dini!

Lumpur LapindoMembaca kolom Opini yang ada di Tempo hari ini tentang Sidoarjo, saya jadi tergugah, seperti dibangunkan dari mimpi buruk saja. Saya tersentak dan menjadi berkaca-kaca. Betapa tidak! Saya, kok jadi ikut-ikutan pura-pura lupa seperti para petinggi di negeri ini. Atau tak semangat lagi seperti media yang kini mulai enggan memberitakannya, karena sudah menganggap sangat basi beritanya. Basi, tak semenarik lagi seperti berita kasus Century, Jendral Susno Duadji atau kedekatan Anang dengan Syahrini yang lebih menyedot rating pemirsa TV dan oplah media cetak ketimbang meliput berita Sidoarjo yang tak banyak menghasilkan duit.

4 tahun, tepatnya tanggal 29 Mei 2006 lalu, itulah awal sejarah ditorehkan. 4 tahun saya tetap tak sanggup untuk sekedar melupakan Sidoarjo, melupahkan rumah saya, sawah, tambak dan ladang mereka, saudara-saudara saya yang kini sudah saya tinggalkan akibat ditenggelamkan rata dengan tanah karena musibah itu. Musibah Lumpur Lapindo! Saat-saat itu adalah sebuah momen yang tak akan mungkin saya bisa lupakan dalam sejarah umur hidup saya sampai kapan pun.

Artikel ini mungkin tak menarik buat Anda. Dan Anda pun punya hak untuk melewatkan atau tak perlu membaca dan peduli pada kami. Tetapi izinkan saya mengutip dan publish ulang kembali di blog ini sekedar mengingatkan saya dan para penguasa negeri ini barangkali ada yang mulai lupa dan lebih senang menyalahkan Tuhan daripada manusia dalam musibah ini.

Satu pinta dan doa saya: Tuhan jika tak ada satupun manusia yang mau bertanggung jawab dan mau dipersalahkan dalam kasus ini, saya tidak ingin turut menghujat dan menyalahkan-Mu. Saya berdoa kepada-Mu Tuhan semoga saudara-saudara saya disana kuat menerima cobaan ini. Semoga musibah ini segera berakhir, karena Tuhan, Kami Masih Punya Harapan. Amin.

Sidoarjo Menanti Bahaya
Senin, 03 Mei 2010 | 00:10 WIB

Lupakan angan-angan menjadikan Porong sebagai kawasan wisata geologis. Meski gagasan itu datang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, anggaplah ide ini kebablasan. Bagaimana bisa menarik wisatawan datang ke Porong kalau kawasan itu sudah hancur lebur? Menuju kawasan itu saja susahnya bukan main, jalanan macet. Hanya pelancong kurang kerjaan yang akan datang.

Di atas tanah, gas metana bermunculan, bahkan bisa menembus jalanan beraspal. Tak bisa dibayangkan apabila ada percikan api di sekitar itu--atau sekadar puntung rokok yang terbuang dekat semburan. Api akan berkobar dan ini membahayakan pengguna jalan.

Di bawah permukaan tanah terbentuk ruang kosong akibat lumpur tersedot keluar bertahun-tahun. Ini bisa membuat kawasan itu ambles. Jalan Raya Porong--penghubung utama Malang-Surabaya--sudah turun 1,4 meter. Tinggal menunggu waktu saja, jalan itu bakal ambrol, mengingat kendaraan masih lalu lalang di atasnya. Setiap hari rata-rata 160 ribu kendaraan melintasi kawasan ini. Jalur alternatif yang disediakan tak bisa menampung kendaraan yang mengalir di sana karena memang sempit dan juga kurang diminati. Malapetaka sewaktu-waktu bisa terjadi. Apalagi, menurut ahli geologi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), luas daerah yang ambles dan terkena efek semburan gas metana mencapai radius 3 kilometer dari pusat semburan.

Jika keselamatan rakyat yang menjadi prioritas utama, tak bisa lain pemerintah harus lebih sigap bertindak. Jalur lalu lintas di atas Porong sudah saatnya ditutup. Jangan sampai menunggu korban berjatuhan. Kalaupun jalur alternatif dirasa terlalu kecil untuk menampung kepadatan lalu lintas, jalan baru harus segera disiapkan, termasuk rel kereta api yang selama ini melintasi Porong.

Ini membutuhkan biaya yang tak sedikit. Pemerintah mestinya bisa "minta bantuan" pemilik Lapindo, yaitu Grup Bakrie, untuk membenahi kawasan yang sudah runyam ini. Meskipun kawasan ini berada di luar peta yang dinyatakan sebagai tanggung jawab Bakrie, semua orang tahu, biang dari bencana dahsyat ini adalah ulah Lapindo yang melakukan "kesalahan" dalam pengeboran di Blok Banjar Panji 1, yang memunculkan semburan lumpur sejak 29 Mei 2006. Bakrie seharusnya "paham dan mengerti" soal ini.

Masalahnya, Bakrie juga kewalahan atau boleh jadi memang "tak sepenuh hati" menangani korban lumpur Lapindo. Sampai saat ini masih ada warga yang belum menerima ganti rugi layak atas tanah dan rumahnya yang terendam lumpur. Pemerintah terlalu lembek dalam bertindak dan menekan Bakrie agar menyelesaikan kewajibannya.

Padahal pemerintah harus bertindak cepat menyelamatkan Sidoarjo yang mulai hancur. Rakyat di sekitar kawasan juga perlu diperhatikan. Coba simak hasil penelitian tim ITS, yang menunjukkan wilayah sebelah barat danau lumpur Lapindo sangat tidak layak huni. Pasalnya, kandungan gas hidrokarbonnya telah mencapai 55.000 ppm. Ambang batas maksimum untuk kesehatan adalah 0,24 ppm. Perlu ada tindakan mulia secepatnya, yakni menyelamatkan penduduk, bukan mendatangkan turis untuk melihat "neraka lumpur".


Dan tanggapan saya tentang artikel Tempo ini: Rasanya tidak ada yang salah dengan gagasan dari Presiden SBY ini. Bukankah dulu Dahlan Iskan, Bos-nya Grup Jawa Pos juga pernah mengutarakan gagasan yang sama seperti itu ditulis di korannya, Jawa Pos? Menjadikan area bencana menjadi Danau Wisata Lumpur. Bukan "Neraka Lumpur" seperti kata Tempo!

Saya sangat.... sangat mendukung gagasan brilian dan mulia tersebut. Namun di sisi lain, sama halnya dengan Opini Tempo, tidak untuk waktu dekat ini. Bagaimana mungkin mimpi itu bisa diwujudkan kalau akibat semburannya saja hingga kini, baik dampak sosial, ganti rugi korban dan perbaikan infrastrukturnya saja belum tuntas diselesaikan? Mungkin kata-kata yang paling tepat untuk bisa menggambarkan keinginan itu adalah “Maaf, Pak SBY Mimpi Anda Terlalu Dini!




Bookmark and Share

15 komentar:

  1. Mmmm, Setiap yg hilang sudah disiapkan gantinya olehnya,saya tdk tau apakah org tau Kandungan Lumpur Lapindo...(takut ahhhh), xixixixi

    BalasHapus
  2. Takut....! Ada Mas Lintang, eh salah, ada Pocong berkeliaran. He2.

    BalasHapus
  3. Sepakat, prioritas utama memang membatu para korban dengan membayar ganti rugi.

    Kalau soal mengolah lahan yang terkena lumpur sih, serahkan saja ke swasta yang berminat investasi. PAsti ada yang mau koq. Di Indonesia tai kebo ajah bisa jadi pupuk, apalagi soal tanah luas yang tertutup lumpur. Pemerintah gak perlu pusing merencanakan pengembangan ini

    BalasHapus
  4. noh... mereka yang mestinya bertanggung jawab, abis pesta besar2an..
    duitnya abis kesono kali..

    entahlah.. mereka merasa punya tanggung jawab atas korban dari "tangan2 lihai" mereka, ato tidak..

    BalasHapus
  5. bukan detikcom: Dulu Dahlan Iskan, kalau nggak salah bilang ada pengusaha dari Tiongkok yang minat investasi. Tapi nampaknya Pemerintah SBY sepertinya lebih berminat dengan proyek itu.

    Lisha Boneth: Kalau tentang pesta besar-besaran itu, saya "No Comment" aja Lis. Tidak ada yang melarang orang untuk berpesta meski itu diatas penderitaan orang lain. Lha, pakai duit-duitnya sendiri.

    BalasHapus
  6. WAH MENARIK NIH. BISA DINIKMATI SEMUA ORANG, MEMBERIKAN INFORMASI YANG OKE PUNYA. SEMOGA SELANJUTNYA MEMBERIKAN SEBUAH KARYA YANG LUAR BIASA UNTUK DISUGUHKAN KEPADA PARA PEMBACA SETIA.

    MAMPIR KE BLOG KAMI

    BalasHapus
  7. ew.. ada yang nyepam disini nih.. (upss.. no comment) :)
    saya setuju dengan impian pak SBY mas, bukan dengan berpikiran kebelakang dan mencari siapa yang salah tapi justru berpikir kedepan, kalau sudah begini mau diapakan ini?. Semoga aja wisata ini bisa berjalan dengan lancar, yah biarpun masih berbau angan-angan..

    BalasHapus
  8. Saya setuju dengan Mas Eldo, masa lalu biarlah jadi sejarah, tak baik selalu berpikiran kebelakang. Jika tak ada yang mau mengaku salah dan bertanggung jawab, sudahlah, saya juga tak perlu keras menuntut lagi meski ganti rugi belum sepenuhnya kami terima.

    Saya juga tak bilang tidak setuju atau tak mendukung ide dari Presiden SBY ini. Saya juga setuju tapi mohon jangan jadikan penderitaan saudara-saudara saya sebagai "Tontonan Wisata" tapi tolong segera lah selesaikan apa yang menjadi haknya, baru berbicara seperti itu.

    BalasHapus
  9. janganlah suatu bencana dijadikan bahan tontonan, harusnya pemerintah segera membenahi masalah itu supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari.

    BalasHapus
  10. pada udah pernah lweat porong ga nih, saya tiap hari PP malang-sby, krn keluarga d sby tp kerjaan d malang....muaceettttnyaaa minta ampuuunnnnnnnnn...
    saya aja yang ngerasain macet keselnya bkn maen apalg yg rumah2nya tenggelem tuh, emang bakrie tuh dah gila

    BalasHapus
  11. Pusat Grosir:
    Bencana jadi tontonan? Semoga bukan itu maksud dari Pak SBY.

    lovelife:
    Dulu sewaktu masih tinggal disana (Sidoarjo) karena saya bekerja di Malang, kekesalan akibat macet itu sering saya alami setiap pulang dan berangkat kerja dari Sidoarjo ke Malang.

    BalasHapus
  12. Waktu Pak SBY dan kroninya ramai-ramai nonton final AFF (gratis lagi!) ada ormas Islam yang menulis di situsnya bahwa masih banyak korban yang lebih pantas diurusi. Merapi, Lapindo, Mentawai, dst. Saya berfikir kalau orang biasa wajar saja ribut dgn sepak bola, tapi sekelas presiden harusnya berfikir lebih bijak.

    Tapi yah itulah Indonesia, bukan kinerja yang diutamakan tapi pencitraan. Lebih pas kalau dibilang bintang film daripada pejabat publik.

    BalasHapus
  13. Jeprie:
    Ya begitulah presiden kita, Mas Jeprie. Bahkan terakhir yang membuat saya malu menjadi rakyatnya mengapa curhat masalah gaji di depan publik. Apa ini trik untuk menarik simpati kepada publik?

    Saya rasa semua bukan bersimpati tapi malah ketawa melihat guyonan yang tak lucu ini. :D

    BalasHapus
  14. Megawati waktu mengkritik bilang "Saya tidak pernah mengeluh waktu jadi presiden". Padahal katanya dulu dia pernah bilang ke pengamat "Coba gantian kalian jadi presiden, saya jadi pengamat." Sebetulnya ya dia juga sama-sama, ga lebih baik.

    Kritik yang sangat terasa yaitu yang dari para pemuka agama kemarin. Kritiknya terasa tulus, tidak ada muatan ingin naik jabatan atau menjilat pantat orang.

    Saya cuma bisa bilang "Ya begitulah...". Rasanya semakin pesimis terus dengan kondisi negara ini.

    BalasHapus
  15. Jeprie:
    Itu namanya inkonsisten dengan kata-katanya sendiri, Mas Jeprie.

    Ah, bagi saya kedua presiden itu sama saja. Tak ada bedanya. Sama-sama tak becus memimpin negara. Uups.... :)

    BalasHapus